TOPIK NEWS – Kritik tajam terhadap kondisi ekonomi nasional kembali mencuat di parlemen. Anggota Komisi XI DPR RI, Primus Yustisio, secara terbuka meminta pimpinan Bank Indonesia untuk mengundurkan diri setelah nilai tukar rupiah dinilai terus mengalami pelemahan terhadap berbagai mata uang asing.
Pernyataan itu disampaikan Primus dalam rapat kerja bersama DPR di Jakarta pada Senin (18/5/2026). Dalam forum tersebut, politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu melontarkan kritik keras terhadap kinerja bank sentral yang dianggap gagal menjaga stabilitas moneter nasional.
Primus menilai kondisi rupiah saat ini semakin mengkhawatirkan dan mencerminkan menurunnya kredibilitas Bank Indonesia di mata publik maupun pasar internasional.
“Sebagai pimpinan Bank Indonesia, harus gentleman dan berani bertanggung jawab. Mungkin saatnya Bapak mengundurkan diri. Itu bukan penghinaan, justru akan lebih dihormati seperti di Korea atau Jepang ketika tidak mampu menjalankan tugas dengan baik,” ujar Primus dalam rapat tersebut.
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik karena disampaikan secara terbuka dalam forum resmi parlemen.
Dalam kritiknya, Primus secara khusus menyoroti pelemahan rupiah terhadap mata uang euro yang disebut hampir menyentuh angka Rp20.000.
Ia membandingkan kondisi saat ini dengan tahun 2006 ketika nilai tukar euro terhadap rupiah masih berada di kisaran Rp7.000.
Menurutnya, lonjakan tersebut menunjukkan adanya tekanan serius terhadap mata uang nasional yang tidak boleh dianggap biasa.
Primus menilai pelemahan rupiah yang berlangsung dalam waktu panjang mencerminkan lemahnya kemampuan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama terkait harga barang impor, biaya perjalanan luar negeri, hingga tekanan inflasi.
“Ini bukan sekadar angka kurs, tetapi menyangkut kepercayaan terhadap ekonomi nasional,” kata Primus dalam rapat kerja tersebut.
Selain menyoroti nilai tukar rupiah, Primus juga mengkritik kondisi pasar modal Indonesia yang menurutnya masih tertinggal dibandingkan negara lain.
Ia menyebut banyak bursa saham global sudah mulai pulih dan kembali menguat setelah gejolak konflik internasional pada Februari lalu.
Namun menurutnya, pasar saham Indonesia justru masih mengalami tekanan yang cukup dalam.
“Dunia sudah rebound bahkan banyak yang kembali hijau, tetapi Indonesia masih minus lebih dari 20 persen,” ujarnya.
Primus menilai kondisi tersebut membuat dunia internasional mempertanyakan kualitas dan kredibilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral negara.
Menurutnya, situasi pasar modal yang belum membaik menjadi indikator bahwa kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia sedang mengalami tekanan.
Dalam rapat tersebut, Primus juga menegaskan bahwa pelemahan rupiah tidak hanya terjadi terhadap dolar Amerika Serikat.
Ia menyebut mata uang Indonesia juga mengalami tekanan terhadap hampir seluruh mata uang asing utama.
Beberapa mata uang yang disebut antara lain dolar Singapura, dolar Australia, ringgit Malaysia, riyal Arab Saudi, dolar Hong Kong, hingga euro.
Menurutnya, pelemahan secara menyeluruh ini menjadi sinyal serius yang harus segera ditangani pemerintah dan otoritas moneter.
“Kalau hampir semua mata uang menguat terhadap rupiah, artinya ada persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa tekanan terhadap rupiah berpotensi memicu dampak ekonomi lebih luas jika tidak segera diatasi dengan langkah yang efektif.
Pelemahan rupiah sendiri selama ini dipengaruhi berbagai faktor global maupun domestik.
Ketidakpastian ekonomi dunia, konflik geopolitik, suku bunga global, hingga arus modal asing menjadi beberapa faktor yang memengaruhi pergerakan nilai tukar.
Selain itu, kondisi ekonomi dalam negeri dan sentimen investor juga memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas rupiah.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara berkembang mengalami tekanan serupa akibat ketidakstabilan ekonomi global.
Namun kritik dari DPR menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa kondisi di Indonesia dianggap lebih berat dibandingkan sejumlah negara lain.
Pernyataan Primus mengenai pengunduran diri pimpinan Bank Indonesia juga dikaitkan dengan konsep tanggung jawab moral pejabat publik.
Ia menilai dalam budaya negara maju seperti Jepang atau Korea Selatan, pejabat yang dinilai gagal menjalankan tugas biasanya memilih mundur sebagai bentuk tanggung jawab.
Menurutnya, langkah tersebut justru dapat menjaga kehormatan lembaga yang dipimpin.
Pernyataan itu kemudian memicu perdebatan publik di media sosial dan kalangan pengamat ekonomi.
Sebagian pihak menilai kritik DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
Namun ada pula yang menilai tekanan terhadap rupiah tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada bank sentral karena dipengaruhi faktor global yang kompleks.
Kasus ini membuat peran Bank Indonesia kembali menjadi perhatian publik.
Sebagai bank sentral, BI memiliki tugas utama menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan menjaga sistem keuangan nasional.
Karena itu, setiap gejolak ekonomi dan pelemahan mata uang sering kali langsung dikaitkan dengan kinerja bank sentral.
Di sisi lain, Bank Indonesia selama ini juga menghadapi tantangan berat akibat situasi ekonomi global yang belum stabil.
Fluktuasi harga komoditas, ketegangan geopolitik, hingga kebijakan suku bunga negara maju turut memengaruhi kondisi ekonomi domestik.
Primus dalam rapat tersebut juga mengingatkan bahwa pelemahan rupiah secara terus-menerus dapat menjadi sinyal bahaya bagi perekonomian nasional.
Ia khawatir kondisi tersebut dapat memicu tekanan ekonomi yang lebih besar apabila tidak segera ditangani melalui langkah luar biasa.
Menurutnya, pemerintah dan otoritas moneter perlu bergerak cepat untuk memulihkan kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kekhawatiran tersebut muncul karena nilai tukar rupiah memiliki pengaruh besar terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, hingga harga kebutuhan pokok.
Jika tekanan terhadap rupiah terus berlanjut, biaya impor dapat meningkat dan berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bank Indonesia terkait pernyataan Primus Yustisio dalam rapat DPR tersebut.
Publik pun menunggu langkah dan strategi yang akan ditempuh bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan ekonomi global.
Sementara itu, kritik keras dari parlemen menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nasional kini menjadi perhatian serius banyak pihak.
Perdebatan mengenai efektivitas kebijakan moneter diperkirakan masih akan terus berlangsung, terutama jika tekanan terhadap rupiah dan pasar modal belum menunjukkan perbaikan dalam waktu dekat.
Leave a Reply