TOPIK NEWS – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem marketplace khusus pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Platform ini dirancang untuk membuat proses pembelian bahan pangan bagi dapur MBG lebih terintegrasi, transparan, dan mudah dipantau.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan konsep marketplace tersebut nantinya mempertemukan dapur MBG dengan pemasok yang telah melalui proses verifikasi.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui lebih jelas siapa pemasok bahan pangan, nilai transaksi, hingga aspek perpajakannya.
“Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono dalam keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram @sudaru_sudaryono, Sabtu (12/9/2026).
Marketplace yang tengah disiapkan BGN disebut mengadopsi konsep Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah).
Melalui mekanisme tersebut, pengadaan tidak lagi dilakukan secara terpisah tanpa sistem pencatatan yang terintegrasi. Setiap transaksi dapat terdokumentasi sehingga proses pembelian bahan pangan lebih mudah ditelusuri.
Tahap awal sistem tersebut akan mencakup enam komoditas utama, yakni daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.
BGN menargetkan marketplace tersebut mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.
Salah satu bagian penting dari konsep marketplace ini adalah penerapan sistem verified seller.
Artinya, pemasok yang ingin menjual bahan baku untuk kebutuhan MBG tidak bisa langsung masuk dan bertransaksi begitu saja. Mereka harus memenuhi persyaratan dan melalui proses verifikasi.
Menurut Sudaryono, marketplace tersebut nantinya akan terhubung dengan asosiasi sehingga pemasok yang masuk dalam sistem dapat diketahui dan diverifikasi.
“Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller,” jelas Sudaryono.
Mekanisme tersebut diharapkan dapat membantu BGN menjaga kualitas sekaligus meningkatkan keterlacakan bahan pangan yang digunakan dalam penyediaan makanan MBG.
Hal menarik lainnya adalah rencana BGN untuk mengutamakan pengadaan bahan pangan dari wilayah tempat dapur MBG beroperasi.
Dengan konsep tersebut, keberadaan marketplace bukan hanya ditujukan untuk mempermudah transaksi, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Sudaryono memberikan contoh pengadaan telur di Mojokerto. Dapur MBG di daerah tersebut nantinya diarahkan membeli telur dari wilayah Mojokerto terlebih dahulu.
Jika kebutuhan tidak tersedia di wilayah tersebut, barulah pembelian dapat diperluas ke daerah lain.
“Nah nanti ada cakupannya, misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya nggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang,” kata Sudaryono.
Dengan pola tersebut, pemasok lokal berpeluang memperoleh pasar dari kebutuhan MBG yang berlangsung secara berkelanjutan.
Program MBG membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar dan dilakukan secara terus-menerus. Kondisi tersebut membuat keberadaan rantai pasok yang stabil menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan program.
Karena itu, sistem marketplace berpotensi membuka akses bagi berbagai pelaku usaha di daerah, mulai dari petani, peternak, nelayan, koperasi hingga pemasok bahan pangan lainnya.
Sebelumnya, pemerintah juga telah memperkuat koordinasi dengan asosiasi dan koperasi peternak untuk memastikan penyerapan komoditas pangan, termasuk telur, bagi kebutuhan MBG. Kementerian Pertanian menyebut penguatan rantai pasok diperlukan agar distribusi dari peternak hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan lebih efektif.
Dengan adanya marketplace, transaksi diharapkan menjadi lebih terstruktur sekaligus memberikan kepastian mengenai pihak yang memasok bahan pangan untuk dapur MBG.
Selain persoalan kemudahan membeli bahan pangan, digitalisasi pengadaan juga membawa aspek lain, yakni keterlacakan transaksi.
Data pembelian yang masuk ke sistem dapat membantu pihak terkait memantau proses pengadaan, termasuk pemasok, komoditas yang dibeli, serta transaksi yang dilakukan.
Konsep tersebut menjadi penting karena MBG melibatkan kebutuhan bahan pangan dalam skala besar. Semakin banyak dapur yang beroperasi, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengadaan yang tertib dan terdokumentasi.
BGN berharap mekanisme tersebut dapat membantu menciptakan proses pengadaan yang lebih transparan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di daerah.
Meski mengutamakan pemasok lokal, mekanisme yang disiapkan BGN tidak berarti dapur MBG sama sekali dilarang membeli bahan pangan dari luar daerah.
Prinsipnya adalah memanfaatkan pasokan lokal terlebih dahulu. Jika komoditas yang dibutuhkan tidak tersedia atau tidak mencukupi di wilayah tersebut, pembelian dapat diperluas ke daerah lain.
Dengan demikian, sistem marketplace ini dirancang untuk menyeimbangkan dua kebutuhan sekaligus: memastikan dapur MBG memperoleh bahan pangan yang diperlukan dan pada saat yang sama mendorong penggunaan produk dari pemasok di sekitar wilayah operasional.
Marketplace bahan baku MBG tersebut kini masih dalam tahap persiapan. Jika sesuai target, sistem pengadaan digital ini mulai digunakan pada akhir September atau awal Oktober 2026.
Kehadirannya diharapkan tidak hanya mengubah cara dapur MBG mendapatkan bahan pangan, tetapi juga membangun rantai pasok yang lebih transparan, terverifikasi, dan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha pangan di berbagai daerah Indonesia.
Leave a Reply