TOPIK NEWS – Suasana di ruang rapat Gedung Parlemen, Jakarta, mendadak hening ketika seorang ibu menyampaikan permohonannya dengan suara bergetar. Air mata tak terbendung saat ia memohon bantuan hukum kepada Komisi III DPR RI agar anaknya, Fandi Ramadhan, mendapatkan keadilan dalam proses hukum yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri Batam.
Momen tersebut menjadi sorotan karena tidak hanya berbicara tentang perkara hukum, tetapi juga menggambarkan pergulatan batin keluarga yang merasa berada dalam posisi lemah di tengah pusaran kasus besar narkotika.
Selain Fandi, keluarga terdakwa lain bernama Radit yang menjalani proses hukum di Lombok juga menyuarakan harapan serupa. Mereka meminta agar proses peradilan berjalan objektif, transparan, dan tidak mengorbankan pihak yang dianggap hanya “orang kecil”.
Latar Belakang Kasus Fandi Ramadhan
Nama Fandi Ramadhan mencuat setelah ia menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan sabu seberat 1,9 ton yang ditangani di Batam. Dalam perkara tersebut, Fandi yang berstatus Anak Buah Kapal (ABK) dituntut hukuman mati oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Batam.
Kasus ini sebelumnya juga mendapat perhatian luas dari publik dan anggota DPR. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, sejumlah anggota dewan mempertanyakan proporsionalitas tuntutan terhadap Fandi, mengingat posisinya sebagai ABK yang disebut baru bekerja beberapa hari sebelum penangkapan.
Komisi III DPR bahkan meminta pengawasan terhadap profesionalitas jaksa melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta mendorong agar proses persidangan dipantau oleh Komisi Yudisial.
Permohonan yang Datang dari “Rakyat Kecil”
Dalam forum tersebut, keluarga Fandi menyampaikan bahwa mereka hanyalah masyarakat biasa yang tidak memiliki kekuatan besar untuk menghadapi proses hukum yang kompleks. Sang ibu menyebut harapannya agar DPR dapat memastikan bahwa putranya tidak diperlakukan tidak adil.
Tangisnya mencerminkan kecemasan akan ancaman hukuman mati yang dihadapi Fandi. Bagi keluarga, hukuman tersebut dinilai tidak sebanding dengan posisi Fandi sebagai pekerja di kapal yang tidak memiliki kewenangan atas muatan.
Keluarga menilai bahwa peran dan tanggung jawab terdakwa perlu diuji secara cermat di persidangan, terutama dalam kasus yang melibatkan jaringan besar dan kemungkinan adanya aktor intelektual yang lebih dominan.
Kasus Radit di Lombok
Selain Fandi, perhatian juga tertuju pada Radit, terdakwa lain yang menjalani proses hukum di Lombok. Meski detail perkaranya berbeda, keluarga Radit juga menyuarakan kekhawatiran serupa: agar proses hukum tidak hanya melihat hasil akhir peristiwa, tetapi juga peran individual terdakwa.
Kedua kasus ini menjadi simbol keresahan masyarakat kecil yang merasa rentan ketika berhadapan dengan sistem hukum dalam perkara besar.
Sikap Komisi III DPR
Sebagai mitra kerja aparat penegak hukum, Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan intervensi terhadap putusan pengadilan. Namun, fungsi pengawasan tetap dijalankan untuk memastikan proses berjalan profesional dan sesuai prinsip keadilan.
Beberapa anggota dewan sebelumnya telah menyampaikan keprihatinan atas tuntutan hukuman mati terhadap Fandi. Mereka meminta penjelasan transparan mengenai dasar tuntutan tersebut, serta memastikan bahwa semua unsur peran dan tanggung jawab terdakwa diperiksa secara objektif.
DPR juga mendorong agar penerapan hukum memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengedepankan asas keadilan dan proporsionalitas.
Isu Keadilan dalam Kasus Besar
Kasus narkotika dalam jumlah besar memang kerap memicu tuntutan berat, termasuk hukuman mati. Indonesia dikenal memiliki kebijakan tegas terhadap peredaran narkoba.
Namun dalam praktiknya, penegakan hukum tetap harus mempertimbangkan peran, niat, serta kapasitas masing-masing terdakwa. Dalam kejahatan terorganisir, struktur pelaku bisa sangat kompleks—mulai dari pengendali jaringan hingga pelaksana lapangan.
Pertanyaan yang mengemuka dalam kasus ini adalah: sejauh mana tanggung jawab seorang pekerja lapangan dibandingkan dengan aktor intelektual yang mengatur keseluruhan operasi?
Air Mata yang Menjadi Simbol
Tangisan seorang ibu di Gedung Parlemen bukan sekadar ekspresi emosi pribadi. Ia menjadi simbol harapan masyarakat kecil terhadap lembaga negara.
Bagi keluarga, hadir di hadapan anggota DPR adalah upaya terakhir untuk memastikan suara mereka didengar. Mereka berharap proses hukum berjalan tanpa tekanan, tanpa prasangka, dan tanpa ketimpangan.
Kisah ini juga memperlihatkan sisi kemanusiaan di balik angka-angka besar kasus narkotika. Di balik satu perkara, ada keluarga yang terdampak secara psikologis, sosial, dan ekonomi.
Menanti Putusan Pengadilan
Proses persidangan Fandi Ramadhan di Pengadilan Negeri Batam masih berjalan. Sementara itu, perkara Radit di Lombok juga terus bergulir sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Pengawasan dari DPR dan perhatian publik diharapkan menjadi dorongan agar proses berjalan transparan. Pada akhirnya, keputusan berada di tangan majelis hakim yang akan menilai fakta persidangan, alat bukti, dan argumentasi hukum dari kedua belah pihak.
Penutup
Tangis seorang ibu yang memohon keadilan di hadapan Komisi III DPR menjadi pengingat bahwa hukum tidak hanya berbicara soal pasal dan tuntutan, tetapi juga menyangkut nasib manusia.
Kasus Fandi Ramadhan dan Radit kini menjadi sorotan, bukan semata karena besarnya perkara, tetapi karena menyentuh isu keadilan bagi mereka yang dianggap berada di lapisan paling bawah dalam struktur kejahatan.
Publik menanti apakah proses hukum yang berjalan mampu menghadirkan keadilan yang proporsional—keadilan yang tidak hanya tegas terhadap kejahatan, tetapi juga adil terhadap setiap individu yang terlibat.
Leave a Reply