TOPIK NEWS – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkap temuan mengejutkan terkait dugaan pelanggaran disiplin di lingkungan Kementerian PU. Berdasarkan data yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 6.000 pegawai terindikasi melakukan transaksi yang berkaitan dengan judi online.
Temuan tersebut menjadi salah satu dasar Kementerian PU melakukan rotasi terhadap sejumlah pegawai sebagai bagian dari upaya pembenahan internal dan penguatan tata kelola aparatur.
Dalam keterangannya pada Kamis (16/7/2026), Dody menegaskan bahwa data tersebut bukan berasal dari hasil investigasi internal kementerian, melainkan dari PPATK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan analisis transaksi keuangan.
“Ini bukan data saya, ini data PPATK. Judol itu pidana,” ujar Dody.
Menurut Dody, jumlah pegawai yang masuk dalam data PPATK mencapai sekitar 6.000 orang atau setara dengan kurang lebih 15 persen dari total pegawai di lingkungan Kementerian PU.
Meski demikian, hingga saat ini Kementerian PU belum membeberkan secara rinci nilai transaksi yang diduga berkaitan dengan judi online, periode pemantauan, maupun perkembangan proses pemeriksaan terhadap para pegawai yang tercantum dalam data tersebut.
Selain itu, belum ada informasi resmi mengenai jumlah pegawai yang telah dikenai sanksi disiplin ataupun apakah dugaan tindak pidana tersebut telah diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Selain dugaan keterlibatan dalam judi online, evaluasi internal Kementerian PU juga menemukan adanya pelanggaran disiplin berupa manipulasi sistem absensi elektronik.
Dody mengungkapkan, hasil pemeriksaan menunjukkan sekitar 3.000 hingga 4.000 pegawai diduga melakukan kecurangan dalam pencatatan kehadiran.
“Bayangkan, 3.000–4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen,” katanya.
Temuan tersebut, menurut Dody, baru teridentifikasi setelah sistem absensi elektronik diperbarui dan mekanisme pengawasannya diperketat.
Dody menjelaskan bahwa selama ini proses penegakan disiplin di lingkungan kementerian belum berjalan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah adanya kedekatan personal maupun hubungan antarkelompok pegawai yang dinilai memengaruhi proses pemeriksaan.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat sejumlah dugaan pelanggaran disiplin tidak pernah ditindaklanjuti hingga tahap pemberian sanksi.
Dengan perbaikan sistem pengawasan, berbagai indikasi pelanggaran kini mulai teridentifikasi secara lebih jelas sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan pembenahan organisasi.
Hingga kini, Kementerian PU belum mengungkap secara rinci bagaimana modus yang digunakan dalam dugaan manipulasi absensi elektronik.
Selain itu, belum dijelaskan apakah angka 3.000 hingga 4.000 pelanggaran tersebut merupakan temuan dalam satu periode tertentu atau merupakan akumulasi dari hasil pemeriksaan dalam beberapa waktu terakhir.
Sementara untuk dugaan keterlibatan dalam judi online, proses verifikasi terhadap data PPATK masih terus berlangsung. Kementerian PU juga belum menyampaikan langkah lanjutan yang akan diambil terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.
Pengungkapan data tersebut menunjukkan komitmen Kementerian PU dalam memperkuat disiplin aparatur dan meningkatkan tata kelola organisasi. Rotasi pegawai yang dilakukan disebut sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Meski demikian, hingga saat ini seluruh data yang disampaikan masih bersifat indikatif. Penetapan sanksi maupun proses hukum terhadap pegawai yang diduga terlibat tetap akan mengikuti mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku serta asas praduga tak bersalah hingga ada keputusan resmi dari pihak berwenang.
Leave a Reply