TOPIK NEWS – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat. Gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas rumah tangga, usaha kecil, hingga sektor peternakan dan perikanan membuat banyak pihak mempertanyakan keandalan layanan kelistrikan nasional.
Di tengah situasi tersebut, perhatian publik juga tertuju pada laporan harta kekayaan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memperlihatkan bahwa total kekayaan Darmawan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Kondisi tersebut memunculkan beragam diskusi di ruang publik. Sebagian masyarakat menyoroti kontras antara meningkatnya kekayaan pejabat perusahaan pelat merah dengan berbagai keluhan pelanggan terkait layanan listrik yang dinilai masih belum optimal.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah daerah di Pulau Jawa dilaporkan mengalami pemadaman listrik bergilir. Meski PT PLN telah menjelaskan bahwa kondisi tersebut bukan merupakan blackout nasional, gangguan pasokan listrik tetap menimbulkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bagi sektor usaha kecil dan menengah, listrik bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan bagian penting dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Ketika pasokan listrik terganggu, produktivitas usaha ikut terhambat.
Beberapa laporan yang beredar menyebutkan adanya kerugian ekonomi akibat pemadaman tersebut. Di sektor peternakan misalnya, gangguan listrik disebut berdampak pada sistem pemanas kandang yang digunakan untuk anak ayam. Ketika pasokan listrik terputus dalam waktu tertentu, tingkat kematian ternak dilaporkan meningkat.
Sementara itu, di sektor perikanan dan budidaya ikan hias, pemadaman listrik berpotensi mengganggu sistem aerasi dan sirkulasi air yang sangat bergantung pada energi listrik. Akibatnya, sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami kerugian karena kematian ikan yang tidak dapat dihindari.
Situasi ini membuat masyarakat berharap adanya langkah perbaikan yang lebih cepat dan efektif agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Di saat layanan kelistrikan menjadi sorotan, data LHKPN menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada harta kekayaan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
Berdasarkan data yang beredar, total kekayaan Darmawan pada tahun 2021 tercatat sekitar Rp30,15 miliar. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar Rp70,93 miliar pada laporan tahun 2023.
Peningkatan itu berlanjut hingga laporan periode 2025 yang menunjukkan total kekayaan mencapai sekitar Rp110,07 miliar.
Jika dibandingkan dengan laporan tahun 2021, maka terjadi kenaikan lebih dari tiga kali lipat dalam kurun waktu empat tahun.
Sebagian besar kekayaan tersebut dilaporkan berasal dari aset berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai lebih dari Rp45 miliar. Selain itu, terdapat pula kas dan setara kas yang nilainya mendekati Rp43 miliar.
Sebagai pejabat publik yang wajib melaporkan kekayaannya kepada negara, seluruh data tersebut memang tercatat secara resmi dalam sistem pelaporan LHKPN.
Meski demikian, peningkatan kekayaan tersebut tetap memicu berbagai tanggapan di kalangan masyarakat, terutama karena terjadi bersamaan dengan meningkatnya sorotan terhadap kualitas layanan kelistrikan.
Sorotan terhadap kekayaan Darmawan juga muncul setelah dirinya kembali dipercaya untuk memimpin PLN.
Melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada 18 Juni 2026, Darmawan kembali ditetapkan sebagai Direktur Utama PLN.
Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan pemegang saham masih memberikan kepercayaan kepada manajemen saat ini untuk melanjutkan pengelolaan perusahaan listrik milik negara tersebut.
Namun di sisi lain, keputusan tersebut juga memunculkan kritik dari sebagian kalangan yang menilai bahwa berbagai persoalan layanan listrik masih memerlukan evaluasi mendalam.
Bagi sebagian masyarakat, perpanjangan masa kepemimpinan tersebut seharusnya dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih nyata dan dapat dirasakan langsung oleh pelanggan.
Sejumlah pengamat dan aktivis turut memberikan tanggapan terkait situasi yang terjadi.
Mantan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, menjadi salah satu pihak yang menyampaikan kritik terhadap kondisi tersebut.
Menurutnya, pemadaman listrik yang terjadi di berbagai wilayah menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.
Ia menilai bahwa perusahaan yang mengelola sektor strategis seperti listrik harus memiliki sistem mitigasi yang kuat untuk menghadapi berbagai kemungkinan gangguan operasional.
Kritik tersebut muncul karena listrik merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Gangguan pasokan listrik tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar.
Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik bagi jutaan pelanggan di Indonesia, PLN menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Pertumbuhan kebutuhan listrik nasional terus meningkat seiring perkembangan industri, digitalisasi, dan pertumbuhan jumlah penduduk.
Di sisi lain, perusahaan juga dituntut menjaga keandalan sistem kelistrikan agar gangguan dapat diminimalkan.
Perubahan iklim, cuaca ekstrem, kebutuhan investasi infrastruktur, serta transformasi menuju energi bersih menjadi faktor tambahan yang harus dihadapi perusahaan dalam beberapa tahun mendatang.
Karena itu, berbagai pihak berharap momentum kritik publik saat ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Perdebatan mengenai kekayaan pejabat publik di tengah persoalan layanan bukanlah hal baru. Namun, situasi ini kembali menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan negara.
Masyarakat pada dasarnya tidak mempermasalahkan peningkatan kekayaan yang diperoleh secara sah dan dilaporkan sesuai ketentuan hukum. Namun, publik juga berharap peningkatan kinerja perusahaan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pejabat yang memimpinnya.
Karena itu, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada angka kekayaan yang tercatat dalam laporan resmi, tetapi juga pada bagaimana perusahaan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor kelistrikan nasional, harapan terbesar masyarakat tetap sama, yakni tersedianya pasokan listrik yang andal, stabil, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi maupun kehidupan sehari-hari tanpa gangguan yang berulang.
Ke depan, keberhasilan PLN tidak hanya akan diukur dari capaian bisnis dan laporan keuangan, tetapi juga dari tingkat kepuasan pelanggan serta kemampuannya menjaga kepercayaan publik sebagai perusahaan strategis milik negara.
Leave a Reply