TOPIK NEWS – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia diperkirakan masih belum akan berakhir dalam waktu dekat. Di tengah tekanan ekonomi global dan meningkatnya biaya produksi, ribuan pekerja dari berbagai sektor kini berada dalam ancaman kehilangan pekerjaan.
Lembaga riset Center of Reform on Economics Indonesia atau CORE Indonesia memperkirakan tambahan PHK dapat mencapai 15.250 hingga 20.260 pekerja dalam waktu dekat.
Prediksi tersebut muncul berdasarkan simulasi menggunakan tabel input-output Badan Pusat Statistik tahun 2020 yang menganalisis dampak tekanan biaya terhadap dunia usaha nasional.
Dalam laporan bertajuk Badai PHK (Belum) Berlalu, CORE menilai kondisi ekonomi global dan domestik saat ini masih penuh tekanan sehingga pemerintah perlu bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi.
Berdasarkan simulasi CORE, sektor manufaktur menjadi bidang usaha yang paling berpotensi mengalami tambahan PHK.
Diperkirakan sebanyak 8.690 hingga 12.120 pekerja di sektor manufaktur terancam kehilangan pekerjaan akibat meningkatnya tekanan biaya operasional.
Kenaikan biaya bahan baku, pelemahan nilai tukar rupiah, serta tingginya biaya logistik menjadi faktor utama yang membebani industri manufaktur dalam beberapa bulan terakhir.
Selain manufaktur, sektor jasa juga diperkirakan menghadapi ancaman cukup besar dengan potensi PHK sekitar 3.250 hingga 4.500 pekerja.
Sementara sektor pertanian diprediksi menyumbang tambahan PHK sebanyak 3.320 hingga 3.640 pekerja.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa dampak tekanan ekonomi tidak hanya dirasakan industri besar, tetapi juga sektor-sektor yang selama ini menjadi penopang lapangan kerja masyarakat.
Situasi ekonomi global yang belum stabil menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kekhawatiran terhadap gelombang PHK.
Ketidakpastian geopolitik, kenaikan harga energi dunia, serta suku bunga tinggi di berbagai negara maju membuat biaya produksi dan distribusi meningkat.
Banyak perusahaan harus menghadapi tekanan arus kas akibat penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya biaya operasional.
Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha mulai melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.
Di Indonesia, tekanan juga diperparah oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Karena sebagian besar industri masih bergantung pada bahan baku impor, kenaikan kurs dolar secara langsung meningkatkan biaya produksi.
Melihat situasi tersebut, CORE Indonesia meminta pemerintah memperkuat Satgas Mitigasi PHK agar mampu meredam risiko pemutusan hubungan kerja secara lebih efektif.
Menurut CORE, satgas tersebut seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penanganan setelah PHK terjadi, tetapi juga menjadi sistem peringatan dini atau early warning system.
Dengan sistem pemantauan yang lebih cepat, pemerintah diharapkan dapat mendeteksi perusahaan-perusahaan yang mulai mengalami tekanan keuangan sebelum melakukan PHK massal.
“Cakupan pemantauan perlu diperluas tidak hanya pada PHK formal, tetapi juga berbagai bentuk penyesuaian tenaga kerja,” tulis CORE dalam laporannya.
Artinya, pemerintah juga perlu memperhatikan pengurangan jam kerja, penurunan upah, hingga sistem kontrak yang mulai dipangkas perusahaan.
CORE juga menekankan pentingnya pembentukan respons cepat lintas kementerian dalam menghadapi ancaman PHK.
Menurut mereka, perusahaan yang mulai mengalami tekanan biaya dan arus kas perlu segera mendapatkan dukungan kebijakan agar tidak langsung melakukan pengurangan pekerja.
Dukungan tersebut bisa berupa insentif fiskal, restrukturisasi kredit, bantuan pembiayaan, hingga kemudahan perizinan usaha.
Koordinasi antar-kementerian dinilai sangat penting agar penanganan persoalan ketenagakerjaan tidak berjalan lambat.
Jika respons pemerintah terlambat, maka gelombang PHK dikhawatirkan bisa semakin meluas dan memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Selain mitigasi PHK, CORE juga menyoroti pentingnya optimalisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Program tersebut diharapkan dapat menjadi bantalan sosial bagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat PHK.
Namun, CORE menilai penyaluran program JKP harus dipastikan berjalan tepat sasaran dan mudah diakses pekerja yang memenuhi syarat.
Sebab dalam praktiknya, masih ada pekerja yang kesulitan mengakses manfaat JKP akibat persoalan administrasi dan masa iuran.
Padahal, bantuan tersebut sangat penting untuk membantu pekerja bertahan sambil mencari pekerjaan baru.
Gelombang PHK juga dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Ketika ribuan pekerja kehilangan penghasilan, konsumsi rumah tangga berpotensi menurun dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Padahal selama ini konsumsi domestik menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia.
Jika daya beli masyarakat terus melemah, dunia usaha juga akan semakin tertekan karena penjualan menurun.
Kondisi ini bisa memicu efek domino yang memperburuk situasi ketenagakerjaan.
Sejumlah pelaku industri kini mulai bersikap lebih hati-hati menghadapi kondisi ekonomi yang belum stabil.
Beberapa perusahaan memilih menunda ekspansi bisnis, mengurangi produksi, hingga melakukan efisiensi operasional.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah meningkatnya biaya produksi dan ketidakpastian pasar.
Namun di sisi lain, para pelaku usaha juga berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung dunia industri.
Ancaman tambahan PHK hingga 20 ribu pekerja menjadi sinyal serius bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret.
Penguatan Satgas Mitigasi PHK, perlindungan pekerja, serta dukungan terhadap sektor usaha dinilai harus menjadi prioritas dalam waktu dekat.
Pengamat ekonomi menilai pemerintah tidak boleh menunggu sampai gelombang PHK benar-benar meluas.
Sebab dampak sosial dari meningkatnya pengangguran dapat memicu persoalan baru, mulai dari meningkatnya angka kemiskinan hingga penurunan kesejahteraan masyarakat.
Situasi ekonomi global diperkirakan masih akan penuh tantangan dalam beberapa waktu ke depan.
Karena itu, dunia usaha dan pemerintah perlu bekerja sama menjaga stabilitas ekonomi nasional agar ancaman PHK dapat ditekan seminimal mungkin.
Di tengah ketidakpastian yang masih tinggi, perlindungan terhadap pekerja menjadi salah satu isu paling penting yang harus mendapat perhatian serius.
Kini masyarakat berharap pemerintah mampu menghadirkan solusi nyata agar badai PHK yang menghantui berbagai sektor tidak berkembang menjadi krisis ketenagakerjaan yang lebih besar.
Leave a Reply