TOPIK NEWS – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihentikan sementara operasionalnya tetap menerima insentif dari pemerintah sebesar Rp6 juta per hari. Kebijakan ini diambil untuk memastikan kesiapan dapur tetap terjaga selama masa penyesuaian standar teknis dan administrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Dadan saat melakukan kunjungan kerja di Universitas Hasanuddin pada Selasa, 28 April 2026. Ia menegaskan bahwa insentif tetap diberikan karena pengelola dapur masih harus memenuhi sejumlah kebutuhan operasional, termasuk pelatihan tenaga kerja serta penyempurnaan fasilitas yang diperlukan.
Menurut Dadan, penghentian operasional bersifat sementara dan bukan berarti program dihentikan secara permanen. Pemerintah justru memanfaatkan periode tersebut untuk memperbaiki kualitas layanan agar sesuai dengan standar keamanan pangan dan sanitasi yang telah ditetapkan. Karena itu, dukungan finansial tetap diberikan agar pengelola dapur dapat melakukan penyesuaian tanpa terkendala biaya.
Ia menjelaskan, hingga awal April 2026 tercatat sekitar 1.720 SPPG dihentikan sementara. Penutupan tersebut dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap kesiapan fasilitas dan kelengkapan administrasi. Meski demikian, pemerintah tetap menyalurkan insentif harian sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program.
Insentif tersebut, lanjut Dadan, digunakan untuk berbagai kebutuhan selama masa penutupan, seperti pelatihan karyawan, penyempurnaan alur kerja, serta pemenuhan standar operasional. Dengan demikian, ketika operasional kembali dibuka, dapur MBG diharapkan sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
Sebagian besar dapur yang dihentikan sementara diketahui belum memenuhi beberapa persyaratan teknis penting. Di antaranya adalah belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Kedua aspek tersebut dinilai krusial untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat program.
Dadan menegaskan bahwa dapur yang telah melengkapi sertifikasi akan segera diizinkan kembali beroperasi. Proses administrasi saat ini tengah berlangsung, dan pemerintah optimistis sertifikat dapat diterbitkan dalam waktu dekat. Ia memperkirakan sebagian besar dapur yang dihentikan sementara dapat kembali beroperasi dalam waktu sekitar satu bulan setelah persyaratan dipenuhi.
Meski terdapat kendala administratif dan teknis, Dadan menilai kualitas layanan SPPG secara umum sudah baik. Ia menyebut sebagian besar dapur telah memiliki standar menu yang sesuai serta pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Oleh karena itu, penghentian sementara lebih difokuskan pada penyempurnaan aspek sanitasi dan keselamatan pangan.
Menurutnya, kualitas air juga menjadi perhatian penting dalam operasional dapur MBG. Air yang tidak memenuhi standar dapat memicu gangguan kesehatan, terutama bagi penerima manfaat program yang sebagian besar merupakan kelompok rentan. Karena itu, penggunaan teknologi pengolahan air menjadi salah satu aspek yang didorong dalam pengembangan SPPG.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong perguruan tinggi untuk turut berperan aktif dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Ia menyebut kampus dapat berkontribusi melalui pembentukan SPPG di lingkungan perguruan tinggi.
Menurut Brian, keterlibatan perguruan tinggi tidak hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat akademik. Fasilitas SPPG di kampus dapat dimanfaatkan sebagai teaching factory, tempat mahasiswa melakukan praktik langsung, penelitian, serta pengembangan inovasi terkait gizi dan keamanan pangan.
Selain itu, keberadaan dapur MBG di lingkungan kampus juga membuka peluang kolaborasi lintas disiplin. Mahasiswa dari bidang gizi, teknologi pangan, teknik lingkungan, hingga manajemen dapat terlibat dalam pengembangan sistem operasional dapur yang lebih efisien dan aman. Hal ini dinilai dapat memperkuat kualitas program secara keseluruhan.
Dadan juga menilai perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan teknologi yang memadai. Dengan keterlibatan kampus, program MBG dapat berkembang lebih cepat, terutama dalam hal penelitian menu, keamanan pangan, dan pelatihan tenaga kerja.
Dalam kunjungan tersebut, Dadan turut mengapresiasi pembangunan fasilitas SPPG milik Universitas Hasanuddin. Fasilitas tersebut disebut sebagai yang pertama di lingkungan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) di Indonesia Timur. Keberadaan fasilitas ini diharapkan menjadi model bagi kampus lain dalam mendukung program MBG.
Fasilitas SPPG di Universitas Hasanuddin dilengkapi dengan teknologi pengolahan air reverse osmosis. Teknologi tersebut memungkinkan air yang dihasilkan aman untuk diminum maupun digunakan dalam proses memasak. Penggunaan teknologi ini dinilai penting untuk menjaga kualitas makanan yang disediakan.
Menurut Dadan, kualitas air merupakan salah satu faktor yang sering menjadi penyebab gangguan pencernaan. Oleh karena itu, standar pengolahan air menjadi perhatian utama dalam pengembangan dapur MBG. Ia berharap penggunaan teknologi serupa dapat diterapkan di berbagai SPPG lainnya.
Kebijakan pemberian insentif kepada dapur yang ditutup sementara juga menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan program MBG. Pemerintah tidak ingin proses perbaikan justru menghambat kesiapan dapur ketika operasional kembali dibuka. Dengan adanya insentif, pengelola dapat tetap menjalankan persiapan tanpa tekanan finansial.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program ini menargetkan penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi kelompok penerima manfaat. Karena itu, aspek keamanan pangan dan standar sanitasi menjadi prioritas utama.
Penutupan sementara dapur MBG dinilai sebagai langkah evaluatif untuk memastikan program berjalan sesuai standar. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk penghentian, melainkan proses penyesuaian agar layanan semakin berkualitas.
Dengan dukungan insentif Rp6 juta per hari, pemerintah berharap pengelola dapur dapat mempercepat pemenuhan persyaratan. Setelah sertifikasi diperoleh, dapur MBG diharapkan dapat kembali beroperasi dan memberikan layanan maksimal kepada masyarakat.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pengelola dapur diharapkan dapat memperkuat implementasi program. Standar yang lebih baik, fasilitas yang memadai, serta pelatihan tenaga kerja yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program Makan Bergizi Gratis secara nasional.
Leave a Reply